MDG99, juga dikenal sebagai Tujuan Pembangunan Milenium 99, adalah inisiatif global yang bertujuan menjembatani kesenjangan antara kebijakan dan praktik untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Tujuan dari hal ini adalah menyadari bahwa seringkali terdapat keterputusan antara kebijakan yang diterapkan di tingkat nasional dan internasional dengan implementasi sebenarnya dari kebijakan tersebut di lapangan. Kesenjangan ini dapat menghambat kemajuan dalam mencapai target pembangunan penting, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan pendidikan, dan peningkatan kesetaraan gender.

Salah satu aspek utama MDG99 adalah perlunya kolaborasi dan komunikasi yang lebih besar antara pembuat kebijakan, praktisi, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan menyatukan kelompok-kelompok yang berbeda ini, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kebijakan tidak hanya dirancang dengan baik tetapi juga dilaksanakan secara efektif. Hal ini dapat melibatkan serangkaian kegiatan, seperti berbagi praktik terbaik, melakukan penelitian, dan memberikan pelatihan serta dukungan pengembangan kapasitas.

Aspek penting lainnya dari MDG99 adalah fokus pada pemantauan dan evaluasi. Untuk menjembatani kesenjangan antara kebijakan dan praktik, penting untuk memiliki mekanisme untuk melacak kemajuan dan menilai dampak kebijakan dan program. Hal ini dapat membantu mengidentifikasi bidang-bidang yang memerlukan perbaikan dan memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efektif.

Salah satu contoh implementasi MDG99 adalah melalui Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yang diadopsi oleh PBB pada tahun 2015. SDGs adalah serangkaian 17 tujuan yang bertujuan untuk mengatasi berbagai tantangan global, termasuk kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim. Dengan menyatukan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya, SDGs memberikan kerangka kerja untuk tindakan dan kolaborasi guna mencapai pembangunan berkelanjutan.

Selain SDGs, terdapat juga sejumlah inisiatif di tingkat nasional dan regional yang berupaya menjembatani kesenjangan antara kebijakan dan praktik. Misalnya, di beberapa negara, pemerintah bermitra dengan komunitas dan organisasi lokal untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang memenuhi kebutuhan dan prioritas spesifik berbagai kelompok. Dengan melibatkan para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan, pembuat kebijakan dapat memastikan bahwa kebijakan lebih relevan dan efektif.

Secara keseluruhan, MDG99 merupakan inisiatif penting yang menyoroti perlunya koordinasi dan kerja sama yang lebih besar antara pembuat kebijakan dan praktisi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Dengan bekerja sama dan berbagi pengetahuan dan sumber daya, kita dapat mengatasi tantangan yang menghalangi kemajuan dan menciptakan dunia yang lebih adil dan setara untuk semua.